Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima I, Ryan Kusuma Permadi, SH, dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran OPD, KPU, camat, lurah, pimpinan partai politik, tokoh agama, masyarakat, akademisi, LSM, serta insan pers.
Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk menutup serangkaian agenda strategis masa sidang pertama, seperti pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, agar APBD 2026 yang taat regulasi, realistis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat ditetapkan secara resmi.
Proses penetapan APBD dilakukan melalui tahapan penyampaian laporan Badan Anggaran tentang evaluasi Gubernur NTB, pembacaan keputusan penetapan hasil evaluasi, dan penutupan masa sidang. Seluruh tahapan dijalankan secara transparan dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
Detail APBD 2026 menunjukkan pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp716,7 miliar (terdiri dari Rp106,65 miliar Pendapatan Asli Daerah/PAD dan Rp610,04 miliar transfer), sedangkan belanja direncanakan Rp789,81 miliar. Hal ini menimbulkan defisit Rp73,11 miliar yang akan ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Kedua pihak berkomitmen untuk melaksanakan APBD 2026 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bima. (Red)
