Pejabat Berprestasi Dinon job Jadi Staf, Antara Meritokrasi Dan Emosional Kekuasaan

Foto.Rita Astuti, S.Kep.,Ners,.M.Kep

Meritokrasi ASN adalah sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa memandang latar belakang politik, ras, agama, suku, jenis kelamin, usia, atau disabilitas. Tujuannya adalah untuk merekrut dan mengembangkan ASN yang profesional dan berintegritas, menempatkan mereka sesuai kompetensinya, serta memberikan penghargaan dan jalur karier yang jelas berdasarkan prestasi kerja. 

Karakteristik Utama Meritokrasi ASN

Berbasis Kualitas dan Kinerja:

Keputusan pengangkatan, promosi, dan pengembangan ASN didasarkan pada kemampuan, kualifikasi, dan kinerja mereka. 

Adil dan Wajar:

Memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang dan meraih posisi yang sesuai, tanpa diskriminasi. 

Independen dari Politik:

Melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang. 

Kota Bima - Media Kontras – Keputusan Wali Kota Bima menonjobkan seorang Kepala Puskesmas yang dikenal dengan segudang prestasi menuai sorotan tajam. Pasalnya, pejabat tersebut selama ini terbukti mampu membawa puskesmas Mpunda yang dipimpinnya meraih berbagai penghargaan tingkat daerah maupun nasional.

Seperti meraih inovasi Nasional dengan nama " Si darling Yang Cerdas" dari 177 puskesmas se-NTB dimana PKM Mpunda masuk nominasi dan diberi reward melalui APBN Rp.20 M pada tahun 2024 lalu saat PJ. H. Muhtar Landa

Disamping itu ungkap Mantan Kepala puskesmas Mpunda, Rita Astuti, S.Kep,. Ners,. M.Kep. menyampaikan bahwa Puskesmas Mpunda meraih "Puskesmas BISA"  puskesmas terbersih ini berarti Kepala Puskesmas mampu menterjemahkan program Wali Kota Bima "BISA" dan baru-baru ini juga sebagai perwakilan puskesmas peraih ADIPURA dari Kementerian Lingkungan Hidup provinsi NTB.

Kekecewaan mendalam diungkapkan langsung oleh msntan Kepala Puskesmas Mpunda yang kini diparkir tanpa jabatan. Ia menilai kebijakan itu tidak didasarkan pada kinerja, dan penghargaan serta prestasi.

“Selama bertahun-tahun saya mengabdi, kami berhasil meraih predikat Puskesmas Berprestasi, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi hingga kementerian. Tapi justru saya dinonjobkan tanpa alasan yang jelas. Rasanya ini lebih ke persoalan balas dendam politik,” ungkapnya dengan nada kecewa, Kamis28 Agustus 2025.

Harapannya agar Wali Kota Bima, H.A. Rahman, SE dapat meninjau ulang keputusannya terkait Non Job kan dirinya sebagai staf di Puskesmas RasanaE Timur, ungkapnya.

Salah seorang perawat di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bima yang mohon namanya tidak publis juga mengakui, kepala puskesmas Mpunda tersebut dikenal sebagai figur pekerja keras, disiplin, dan berprestasi. “Jujur saja, beliau punya dedikasi tinggi. Keputusan nonjob ini sangat mengecewakan, dan banyak pegawai merasa tidak adil,” ujarnya.

Salah satu aktifis NGO's (LSM- LPKP), Sam ID ikut menyesalkan kebijakan Wali Kota Bima. Mereka menilai, tindakan nonjob berdasarkan kepentingan politik akan merusak sistem birokrasi dan mengorbankan pelayanan publik.

“Birokrasi Dijadikan Alat Politik” maka awal dari kehancuran birokrasi yang melayani masyarakat tanpa embel-embel politik praktis dalam berkinerja". 

“Birokrasi seharusnya bersih jika ada dendam politik. Kalau pejabat yang berprestasi justru disingkirkan, bagaimana ASN lain bisa bekerja dengan tenang? Ini berbahaya untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas salah seorang tokoh pemuda.

Hingga berita ini diturunkan, plt. Kepala BKPSDM Kota Bima belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penonjoban tersebut. Namun, polemik ini dipastikan akan terus menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kontroversi kebijakan mutasi pejabat di Kota Bima.@KB.@B.Mont/tim.