Kota Bima - Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan pada Hari Ke Lima Menggelar Reses Di Kelurahan Mande, kegiatan reses dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan setempat, Sabtu (14/11/2026).
Lurah Mande Marwan Hadi berharap aspirasi yang disampaikan warga benar-benar kebutuhan yang skala prioritas, sehingga program yang diusulkan dapat diperjuangkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.
"Dengan Harapan, warga bisa mengusulkan program yang memang menjadi prioritas. Baik itu infrastruktur maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa benar-benar direalisasikan," ujarnya.
Marwan mengakui, selama ini sudah cukup banyak program pembangunan yang dibawa ke wilayah Mande. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, dia mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi bisa diakomodasi sekaligus. Karena itu, warga diharapkan tetap memahami kondisi dan tidak berkecil hati apabila usulan mereka belum dapat direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan Pokir saat ini mengalami perubahan. Berbeda dengan pelaksanaan reses sebelumnya, aspirasi masyarakat harus melalui tahapan dan proses pengusulan yang lebih terstruktur.
"Kalau ada harapan masyarakat yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa masuk dalam APBD Kota Bima. Tetapi, mekanismenya sekarang berbeda. Pengusulan harus melalui tahapan, tidak bisa langsung," jelas Alfian
Dia juga menegaskan, aspirasi yang diusulkan melalui reses tidak serta-merta harus diperjuangkan oleh anggota dewan yang melaksanakan reses di wilayah tersebut.
"Kalaupun ada usulan yang masuk untuk tahun depan, belum tentu harus melalui saya. Bisa saja diperjuangkan melalui anggota dewan lainnya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku," katanya.
Selain perubahan tahapan, Alfian menyebut setiap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses kini wajib disampaikan melalui format tertulis. Dokumen tersebut harus dilengkapi identitas pengusul beserta nomor kontak yang bisa dihubungi.
Menurutnya, kelengkapan administrasi tersebut penting agar setiap usulan memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak kalah penting, aspirasi yang disampaikan melalui reses juga harus selaras dengan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dengan demikian, pemerintah daerah dan DPRD dapat melihat kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang menjadi prioritas.
"Usulan masyarakat harus selaras dengan Musrenbang. Sehingga bisa diketahui mana yang benar-benar menjadi skala prioritas untuk diperjuangkan," pungkasnya
